Dugaan Titipan Siswa di SMPN 1 Bojonggede, GBNN Minta PLT Bupati Bogor Tak Tutup Mata dan Telinga
PULBAKET. COM, Bogor – Ketua Harian DPP Garda Bela Negara Nasional (GBNN) Jafar menyampaikan adanya dugaan titipan siswa dari tokoh agama, pejabat dan anggota DPRD Kabupaten Bogor di SMP Negeri 1 Bojonggede tanpa melalui jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB).
“Tim investigasi GBNN menemukan ada kecurangan di SMPN 1 Bojonggede. Siswa titipan bisa masuk tanpa jalur PPDB Online. Website PPDB online sekolah tersebut pun tak tertuang berapa siswa diterima dan tidak,” ujarnya melalui Whatsapp pada Rabu (26/7/2023).
Ia menilai dengan adanya dugaan kecurangan penerimaan siswa dengan jalur titipan tersebut tentunya jadi ajang jual beli bangku sekolah.
“Ini jelas penyelewengan jabatan jika si penitip tersebut pejabat maupun anggota DPRD dan sekolah yang berdampak merugikan siswa lain yang berhak,” ucap Jafar.
Jafar menegaskan jalur PPDB online dengan dugaan kecurangan seperti dugaan di atas harus dibongkar dan ditindak tegas untuk pembelajaran.
“Saya minta dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor turun dan menindak tegas sekolah negeri di Kabupaten Bogor yang bermain curang dalam penerimaan siswa,” kata Jafar.
“Selain Kejari, pihak Dinas Pendidikan dan PLT Kabupaten Bogor buka mata dan telinga dalam kecurangan PPDB online sehingga kedepan tidak terulang kembali,” tambah Jafar.
Penulis : Refer
Editor : Agani Di
Berita Lain : Tahan Ijazah, Julianda Effendi Akan Laporkan SMP Bina Bangsa Mandiri ke Kejari Kabupaten Bogor
Dugaan / Danakirtimedia
Tags: Disdik Kabupaten Bogor, DPRD Kabupaten Bogor, Garda Bela Negara Nasional (GBNN), Iwan Setiawan, Jafar, Kejari Kabupaten Bogor, Ombudsman, PLT Bupati Bogor, PPDB, Siswa Titipan, SMPN 1 Bojonggede
-
Reses Pertama Anggota DPRD Provinsi Jabar Kunjungi Yayasan Napala
-
Milad YASNI Ke XII di Bogor Sukses dan Meriah
-
Para Kader PSI “Yakin Mendapatkan Kursi Lebih Banyak Di Pemilu 2024”
-
Jadwal Siaran Langsung BRI Liga 1 2022/2023
-
Pusat Reformasi Birokrasi TNI: Dibentuk Wujud Keseriusan TNI
-
PNBP dari Pemanfaatan Aset negara Jeblok Sejak 2019